LIABILITY AND THE BASIS FOR THE ELIMINATION OF CORPORATE CRIME IN INDONESIA REVIEWED UNDER THE 2023 CRIMINAL CODE
DOI:
https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1889Keywords:
corporation, criminal liability, Criminal Code 1946, Criminal Code 2023, criminal lawAbstract
This research aims to examine the criminal provisions for corporations in the Criminal Code 1946 and its improvement in Law No. 1 of 2023 (Criminal Code 2023). Along with the rapid globalisation and economic growth, crimes involving corporations are increasingly prevalent, such as environmental crimes, consumer protection, and money laundering. However, many corporations still escape criminal sanctions. Theories of corporate criminal liability, such as strict liability theory, vicarious liability theory, identification theory, and aggregation theory, are the basis for recognising corporations as legal subjects. This research uses a normative legal approach with statutory, conceptual, and case methods. The results show that the Criminal Code 1946 does not recognise corporations as subjects of criminal law, so that corporate criminal liability is only regulated in regulations outside the Criminal Code. Meanwhile, the Criminal Code 2023 has explicitly stipulated corporation as a subject of criminal law and regulated the mechanism of its liability. This reform provides a stronger legal basis in law enforcement against corporate crime.
References
Abidin, A. Z. (1983). Bunga rampai hukum pidana. Pradnya Paramita.
Asikin, Z. (2012). Pengantar tata hukum Indonesia. Rajawali Press.
Bahder, J. N. (2012). Negara hukum dan hak asasi manusia. Mandar Maju.
Chazawi, A. (2009). Penafsiran hukum pidana: Dasar peniadaan, pemberatan dan peringanan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas. PT Raja Grafindo Persada.
Hanafi, & Mahrus. (2015). Sistem pertanggungjawaban pidana (Cetakan pertama). Rajawali Pers.
Huda, C. (2011). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.
Maramis, F. (2012). Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Packer, H. L. (1968). The limit of the criminal sanction. Stanford University Press.
Rammelink, J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara. Raja Grafindo Persada.
Reksodiputro, M. (1994). Kemajuan perkembangan ekonomi dan kejahatan. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Sjahdeini, S. R. (2007). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Grafiti Pers.
Singgih. (2005). Kejahatan korporasi yang mengerikan. Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Soesilo, R. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
Budi, S. (2017). Urgensi pemidanaan terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Yudisial, 10(3), 1-10.
Jaya, et al. (2019). Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti, 3(2), 1-15.
Made, A. P. Y. (2021). Alasan penghapusan pidana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Jurnal Kertha Negara, 9(7), 1-12.
Rodliyah, et al. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 1-20.
Rony, S. (2015). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 1-15.
Siswonto, H. (2015). Pembangunan penegakan hukum pidana yang mengefektifkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korporasi. FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1-18.
Yudi, K. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum, 4(n.d.), 1-20.
Nugraha, & Budi. (2004). Kebijakan formulasi alasan penghapus pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Disertasi Pascasarjana, Universitas Diponegoro).
Prayoga, S. Y. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan di Indonesia (Tesis, Universitas Indonesia).
