Responsibility of The Notary for The Establishment of a Village Owned Business Entity as A Legal Association in The Perspective of Legislation Regulations
DOI:
https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.694Keywords:
village-owned enterprises, laws and regulationsAbstract
This study aims to analyze and criticize the substance of the deed of establishment of Village-Owned Enterprises with associations by notaries and the responsibility of notaries for the establishment of Village-Owned Enterprises incorporated as associations in the perspective of laws and regulations. This research is classified as a juridical research of normative with two main approaches, namely the conceptual approach and the normative approach. This research uses the theory of legal certainty, the theory of legal entities, the theory of authority and the theory of responsibility. The nature of the research is descriptive analytical. This type of research uses secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that regarding the substance of the deed of establishment of BUMDes with associations by notaries, there was a lot of synchrony between the substance of the deed of BUMDes incorporated as an association with the Village Law and PP BUMDes. This can be seen from its establishment which is not guided by village regulations, in the form of associations and technically BUMDes associations have goals that focus on social society only. To obtain legal entity status, the BUMDes association registers directly through SABH and the nominal amount of its capital participation is not clearly stated in the articles of association and in the case of the deed of establishment of BUMDes incorporated associations that have been made notaries are responsible for giving directions to the parties facing to notarize their BUMDes with the status of the previous legal entity of the association registered with the Ministry of Law and Human Rights through SABH adjusted via SID.
Downloads
References
Akmal Hidayat.(2018). Hukum BUMDesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa, Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum BUMDesa, Yogyakarta, Samudera Biru, .
Alfiansyah. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Di Undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1.
Ateng Syafrudin. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara.
H. Rosjidi Ranggawidjaja. (1998), Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung, PT. Mandar Maju.
Jimly Asshiddiqie. (2006), Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet. Kedua, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan NKRI.
Jusman Khairul Hadi. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik 2’Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Juridicia, Volume 3 Nomor 1.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 01 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press.
Soetjipto, HM. Noer.(2015). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur: Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa (PDF), Bantul, K-Media.
Sudikno Mertokusumo.(1998). Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty.
Suharsono. (2010). Kamus Hukum (PDF), Fienso, Vandetta Publishing.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Winahyu Erwiningsih. (2004). Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum. Jurisprudence, Vol. 1, No. 2.
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 LITERATUS
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.