Application Of Counterterrorism In Eradicating Criminal Acts Of Terrorism Into Indonesian Positive Legislation
DOI:
https://doi.org/10.37010/lit.v6i2.1711Keywords:
counter, terrorism, legislation, positive lawAbstract
Through counterterrorism policies, the government can mobilize various public work sectors which ultimately improve the quality of security and welfare provisions by the state. Improving the handling of terrorism convicts in prison to prevent recidivism, for example, will improve the detention system, immigration system and civil registration. This is of course with an important note that the policy of responding to terrorism is carried out in a coordinated manner. So, not only certain institutions within the country, but all state institutions must have a clear role in responding to terrorism. The formulation of the problem discussed is: How can counterterrorism efforts prevent and overcome terrorism? and How is counter-terrorism implemented in eradicating criminal acts of terrorism into Indonesian positive law legislation? The research method used in this research is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Discussion: The application of counter-terrorism in eradicating criminal acts of terrorism in Indonesia has been integrated into positive legal legislation through Law no. 5 of 2018. This law strengthens the legal framework by expanding the definition of terrorism, tightening supervision, and giving greater authority to security forces, as well as introducing preventive measures such as preventive detention and deradicalization. The role of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) has also been strengthened to coordinate counter-terrorism strategies. The legislative process in Indonesia which follows the civil law tradition requires regulations to be written in writing. Establishment of Law no. 5 of 2018 was also influenced by the phenomenon of acts of terrorism which prompted the acceleration of the revision of Law no. 15 of 2003. Encouragement from society (bottom-up) and responses from political actors accelerated the ratification of this law, even though there were various challenges related to expanding authority and human rights. In dealing with terrorism, Indonesia applies two main approaches, namely the criminal justice model and the war model. The criminal justice model views terrorism as a legal violation that is handled through law enforcement, while the war model views it as an existential threat that requires a military response.
Downloads
References
Abdul Manan. (2013). Aspek perubahan hukum. Jakarta: Kencana.
AM Hendropriyono. (2009). Terorisme: Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Anis Ibrahim. (2008). Legislasi dalam perspektif demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur (Disertasi, Universitas Diponegoro).
Anton Irawan, & Arthur Josias Simon Runturambi. (2022). Kebijakan deradikalisasi dalam kerangka penanggulangan terorisme dalam pandangan beberapa pemangku kepentingan. Jurnal Kajian Strategis Ketahanan Nasional, 5(2).
Aziz Kurnia Afandi. (2021). Efektivitas pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung).
Baharuddin Lopa, & Moch Yamin. (2001). Undang-undang pemberantasan korupsi. Bandung: Alumni.
Bambang Sunggono. (2003). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo.
Bambang Waluyo. (2002). Penelitian hukum dalam praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
Barda Nawai Arif. (2005). Teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
Bernadeta Febriana. (2018, 14 Mei). Jokowi mengancam akan mengeluarkan Perppu antiterorisme. Diakses pada 17 Juni 2024, dari https://www.gatra.com/detail/news/322452-Jokowi-Threatens-to-Issue-Anti-Terrorism-Perppu
Burhan Bungin. (2008). Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dian Puji Simatupang. (2010). Modul kuliah metode penelitian. Jakarta: Program Studi Magister Hukum Unkrisna.
Dermina Dalimunte. (2017). Proses pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal Jurisprudentia, 3(2).
Depri Liber Sonata. (2014). Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas metode penelitian hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
Haryono, E. (n.d.). Kebijakan antiterorisme di Indonesia: Dilema demokrasi dan represi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Hery Firmansyah. (2011). Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 23(2).
Irfanda, A. (2022). Terorisme, jihad, dan prinsip hukum Islam: Upaya alternatif deradikalisasi. Jurnal Wawasan Yuridika, 6(1), 101. https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490
Jan Michile Otto, Suzan Stoter, J. A. (2012). Studi sosio-legal. Denpasar: Pusaka Larasan.
Direktorat KIPS. (2019, 31 Oktober). Indonesia dan upaya pemberantasan terorisme. Diakses pada 7 Januari 2023, dari https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/10/31/9-cara-prevent-radikalisme-dan-terorisme-3/
Kusuma, A. J., Warsito, T., Surwandono, S., & Muhammad, A. (2019). Indonesia dan ancaman terorisme: Dalam analisis dimensi imaterial. Sociohumaniora, 21(3), 333–341. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142
Lexy J. Moleong. (2013). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Lis Pratiwi. (2018, 25 Mei). Disahkan, UU antiterorisme tambah substansi baru. Diakses pada 17 Juni 2024, dari https://mediaindonesia.com/read/detail/163035-disahkan-uu-antiterorisme-tambah-substansi-baru
M. Rezza Nuril Aulia, dkk. (2024). Efektivitas moderasi beragama sebagai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Sosial, 11(4).
Mengko, D. (2017). Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Penelitian Politik.
Moeljatno. (1983). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Buna Aksara.
Muhammad, A. (2019). Indonesia’s way to counter terrorism 2002—2009: Lessons learned. No. 5(2).
Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1998). Teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
Muladi. (n.d.). Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam kerangka hak asasi manusia. Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Muladi. (2021). Terorisme dan radikalisme (Membangun naskah presisi kepolisian: Kolaborasi pemikiran teknokratik kepolisian). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Nurdin Usman. (2002). Konteks implementasi berbasis kurikulum. Jakarta: Grasindo.
Peter C. Sederberg. (1995). Konsiliasi sebagai strategi penanggulangan teroris. Jurnal Penelitian Perdamaian, 32(3).
Peter Salim, & Yenny Salim. (2002). Kamus Indonesia kontemporer. Jakarta: Modern English Press.
Petrus Reinhard Golose. (2014). Deradikalisasi terorisme. Jakarta: Yayasan Pengembangan Studi Ilmu Kepolisian.
Pillar, P. (2008). Penanggulangan terorisme. Dalam P. Williams (Ed.), Studi keamanan: Sebuah pengantar (hal. xx–xx). New York: Routledge.
Raka Gusfi Wisesa. (2021). Keberhasilan dan kegagalan Indonesia dalam kebijakan penanggulangan terorisme. Jurnal Diplomasi Pertahanan, 7(1).
Ramakrishna, K. (2006). Ini adalah ceritanya: Netralisasi Islam radikal di teater Asia Tenggara. Dalam A. Aldis & G. P. Herd (Eds.), Perang ideologi terhadap teror: Strategi global untuk menanggulangi terorisme (hal. xx–xx). London: Routledge.
Ronald D. Crelinsten. (1998). Diskursus dan praktik penanggulangan terorisme di demokrasi liberal. Jurnal Ilmu Politik dan Sejarah Australia, 44(4).
Rogers, P. (2008). Studi keamanan: Sebuah pengantar. Routledge Taylor dan Francis Group London dan New York. Diakses pada 16 Juni 2024, dari http://www.fpvmv.umb.sk/cms/
Safri, H. M., dkk. (2024). Implementasi upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme berbasis nilai-nilai keadilan. Aksi Penelitian Literat, 8(4).
Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu hukum (edisi ke-8). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Shodiq, H. MD. (2018). Paradigma deradikalisasi dalam perspektif hukum. Jakarta: Pustaka Harakatuna.
Soedjono. (1983). Pencegahan kejahatan. Bandung: Alumni.
Sudarto. (1986). Bab-bab pilihan tentang hukum pidana. Bandung: Alumni.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistyowati Irianto. (2009). Mengenalkan studi sosio-legal dan implikasi metodologinya. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Venisa Yunita Sari, dkk. (2020). Upaya Amerika Serikat dalam penanggulangan teroris Al-Qaeda: Studi kasus Kenya pada tahun 1998. Jurnal Ilmiah UNIKOM, 18(2).
W.A. Bonger. (1995). Pengantar kriminologi perkembangan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Abdul Rahman, Misbahul Huda

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.