APPLICATION OF MILITARY LAW TOWARDS TNI MEMBERS IN CASES OF CRIMINAL ACT OF INSUBORDINATION AT DILMILTI II JAKARTA

Authors

Dimas Bagas Setiawan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Sudarto Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

DOI:

https://doi.org/10.37010/lit.v6i1.1683

Keywords:

insubordination, military law, military court

Abstract

Insubordination is an act that is completely unacceptable in the military, because it is considered to have violated the Sapta Marga and the Soldier's Oath which are the basic reference for personality patterns as TNI soldiers. Acts against superiors should not be carried out in the military environment, because acts against superiors or insubordination are classified as serious crimes. For this reason, we will further examine the absolute competence of the High Military Court in handling Insubordination Crime Cases and how military law is applied to TNI members in cases of insubordination crimes at the Jakarta II High Military Court. The research method used in this research is a normative legal research method. From the research results it was found that the High Military Court is a Second Level Military Court which has the authority to hear appeals from First Level Military Court Decisions. Then the application of military law to members of the TNI in cases of criminal acts of insubordination at the Jakarta II High Military Court is basically the same as the First Level Military Court, namely based on the Military Criminal Code (KUHPM). The results of the DILMILTI decision can be different from those of the Military Court of First Instance due to differences in the opinions of the panel of judges, but can also have the same results because of the similarities in the analysis and opinions of the Panel of Judges so that the new decision actually strengthens the previous decision.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Bakhri Syaiful, 2013, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Kawah Media, Jakarta. Darwan Prinst, 2003, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Faisal, Salam Moch, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung.

Hamzah Andi, Marsita, 2014, Kejahatan Narkotika & Psikotropika, Usakti, Jakarta. Ilyas, Amir, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. Kanter E.Y.,

Sianturi S.R., 2012, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Lisa, Julianan & Nengah Sutrisna W, 2013. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika : Yogyakarta.

Moeljatno, 2015. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta.

Nawawi Arief, 2007 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung. P.A.F.

Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Raharjo Eko, Achmad Deni, 2016, Hukum Pidana Militer dan Peradilan Militer, Aura, Jakarta. Sianturi S.R., 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Suhadi, 2006, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Barda Nawawi Arief , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal 23

Faisal Salaam, Moch. Peradilan Militer 1ndonesia. (Bandung: CVMandar Maju, 2O04).

__________. Hukum Pidana Militer di 1ndonesia. (Bandung: CV Mandar Maju, 2006).

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris.

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Fuady, Munir. Teori-Teori Besar Dalam Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Hadisoeprapto, Hartono. Pengantar Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Liberti, 2001).

Hakimm, Lukman. Filosofi Kewenangan 0rgan dan Lembaga Daerah. (Malang: Setara Press, 2O12).

Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi. Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti.1997. Hal3

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta. 2015. Hal 22

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana. 2008. Hal 158

S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Alumni AHAEM-PATEHAEM, Hal 341.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2012. Hal 19

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Sinar Grafika. 2011. Hal 28

Sudarto, S., & Santoso, B. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia. Notarius, 12(2), 591-607.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Hal 10-11

Suwarjono, A., Sinaga, N. A., & Sudarto, S. (2023). Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12(2).

Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Perbaruan di Indonesia). Malang : Setara Press. 2014. Hal 171

Zaidan, M.Ali. Kebijakan Kriminal. Jakata: Sinar Grafika.2016

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127).

Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257).

Agon, Pilhan Menjadi Prajurit TNI, diakses pada 13 Juli 2023. http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon.html

Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan Nomor : 138-K/Pm II-09/AD/VIII/2017

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor : 03-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 188-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022

Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/45/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.

Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/54/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017.

Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK V Nomor Kep/69/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

Downloads

Full Paper

Published

2024-04-16

How to Cite

Setiawan, D. B. ., & Sudarto. (2024). APPLICATION OF MILITARY LAW TOWARDS TNI MEMBERS IN CASES OF CRIMINAL ACT OF INSUBORDINATION AT DILMILTI II JAKARTA. LITERATUS, 6(1), 360–373. https://doi.org/10.37010/lit.v6i1.1683